B Aspek-aspek yang meliputi ruang lingkup materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekolah menengah. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan. Menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama, ras, suku, dan etnis satu sama lain. Saling membantu satu sama lain.Keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak sewenang-wenang. Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan atau memperlakukan seseorang atau sesuatu pihak sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Karenanya, sesuatu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, jenis kelahiran, kedudukan, status ekonomi, dan sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kewajiban untuk mendukung terwujudnya keadilan. Dukungan itu dapat ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari, yakni melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Misalnya ia bertindak adil, tidak melanggar hak orang lain, memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya, berkata jujur, dan sebagainya. Sebelum mengambil keputusan yang adil, ia harus bersikap adil lebih dahulu terhadap orang- orang terdekat yaitu anak-anaknya, istrinya, sanak saudaranya, handai taulan, dan sahabatnya, kemudian baru kepada orang lain. Beberapa sarjana mengemukakan pengertian keadilan sebagai berikut Aristoteles Aristoteles membedakan keadilan sebagai berikut Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan. Keadilan kumutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa perseorangan. Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam. Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara, sebab keadilan itu dinyatakan melalui suatu kekuasaan. Dr. Drs. Notonegoro, Prof. Dr. Drs. Notonegoro, menambahkan keadilan legalitas, yaitu keadilan hukum. Keadilan sejalan dengan kebenaran, yang berarti cocok dengan prinsip penting yang perlu dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam. menjalankan tuntutan tingkah laku, yaitu sebagai berikut Mampu melihat setiap yang benar itu sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Mampu mengikuti kebenaran itu, bukan hanya sekadar melihat. Mampu melihat setiap yang salah dan keliru sebagai kesalahan dan kekeliruan. Mampu menjauhkan diri dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang Pentingnya Jaminan Keadilan Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa. Semoga postingan ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan sumber literatur untuk mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada postingan selanjutnya. Baca postingan selanjutnya Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan untuk Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Makna Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Persamaan Kedudukan Warga Negara dan Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara Penjelasan Masalah Status Kewarganegaraan Di Indonesia Terlengkap Asas Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan RI Persamaan Kedudukan Warga Negara Dan Pewarganegaraan Indonesia Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Rl Terlengkap
JabaranUUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
Bagaimana hubungan keberagaman bangsa dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika – Bagaimana hubungan antara keberagaman bangsa Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya tentu sangat berkaitan erat. Meskipun terdengar berbeda, namun kedua hal tersebut sangat penting dalam memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Simak penjelasannya. Bagaimana Hubungan Antara Keberagaman Bangsa Indonesia dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan lambang negara kita? Artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Sedangkan, keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia seperti suku, ras, golongan, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi penting untuk dijaga keutuhannya. Dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita dapat mengerti maknanya, yakni persatuan agama, adat serta kebudayaan. Walaupun masing-masing agama, adat serta budaya mempunyai karakteristik berbeda, tak lantas membuat jurang perbedaan diantaranya. Sebaliknya, dari perbedaan tersebut terbentuk suatu kepribadian unik, satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Dengan begitu, makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri berhubungan langsung dengan arti kebersamaan. Yakni sebagai pemersatu dalam setiap perbedaan yang ada. Peran Masyarakat untuk Menjaga Keberagaman 1. Sebagai anggota masyarakat, sudah sepantasnya kita menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Caranya adalah2. Untuk menjalankan hak, maka setiap anggota masyarakat wajib patuh pada batasan yang Undang-Undang tetapkan. 3. Setiap anggota masyarakat wajib menghormati Hak Asasi Manusia, etika, moral, serta tata tertib bermasyarakat, bangsa dan negara. 4. Setiap anggota masyarakat wajib ikut dalam pembelaan negara. 5. Selesaikan setiap masalah bersama dengan cara musyawarah. 6. Berikan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 7. Bangunlah hubungan yang baik dan harmonis dengan lingkungan. Contoh Menerapkan Kebersamaan dalam Masyarakat Agar mewujudkan persatuan dan kesatuan, maka bisa melakukan hal-hal berikut ini 1. Saling menghargai dan menghormati setiap Melakukan kerja bakti atau gotong royong dalam membantu Menjaga kerukunan lingkungan Jangan membanggakan budaya sendiri dihadapan orang lain yang Rela berkorban demi kepentingan kelompok. Penting untuk diketahui jika kebersamaan sangat berhubungan erat dengan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita sudah sebaiknya menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam masyarakat. Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu Kost Dekat UGM Jogja Kost Dekat UNPAD Jatinangor Kost Dekat UNDIP Semarang Kost Dekat UI Depok Kost Dekat UB Malang Kost Dekat Unnes Semarang Kost Dekat UMY Jogja Kost Dekat UNY Jogja Kost Dekat UNS Solo Kost Dekat ITB Bandung Kost Dekat UMS Solo Kost Dekat ITS Surabaya Kost Dekat Unesa Surabaya Kost Dekat UNAIR Surabaya Kost Dekat UIN JakartaKeterbukaanadalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita. 3Pengertian Persatuan dan Kesatuan – Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki ribuan pulau dan kekayaan yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam. Semua itu tidak akan bersatu jika para leluhur tidak menyatukan semangat juang bangsa Indonesia untuk merdeka. Indonesia meraih kemerdekaannya bukanlah sebuah hadiah yang diberikan oleh penjajah, tetapi Indonesia sendiri yang bertekad untuk memerdekakan dirinya. Persatuan bangsa Indonesia bahkan dicantumkan di sila ke-3 Pancasila, yang dijadikan sebagai ideologi dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Persatuan bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur cita-cita dari persaudaraan dan persahabatan, diliputi dengan suasana kebaikan, kesucian dan keindahan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga, supaya negara Indonesia menjadi negara yang mandiri. Di bawah ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna Persatuan dan Kesatuan Manfaat dari Persatuan dan Kesatuan Faktor Pendorong Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia 1. Rasa Bangga dan Cinta Pada Tanah Air 2. Cita-Cita Bangsa3. Rasa Saling Menghormati dan Mengahargai4. Keinginan Untuk Bersatu5. Pancasila6. Bhineka Tunggal IkaFaktor Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia 1. Keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia 2. Geografis Gejala Etnosentrisme Budaya yang Lemah 5. Pembangunan yang Tidak Rata Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki konsep-konsep yang harus dipahami sebelum memahami maknanya. Konsep-konsep dasar dari persatuan dan kesatuan yaitu; persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi, nasionalisme dan patriotisme. Secara sederhana, persatuan memiliki arti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Maka dari itu, kita harus terus membina persatuan bangsa. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus senantiasanya menyatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dulu, penjajah berhasil menjajah Indonesia sampai beratus-ratus tahun. Hal itu karena kita, bangsa Indonesia belum mampu untuk bersatu, masyarakat belum memahami persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian ini tentunya dimanfaatkan oleh penjajah untuk terus memecah belah Indonesia. Konsep kesatuan bangsa Indonesia meliputi kesatuan wilayah dan sosial. Kesatuan wilayah bangsa Indonesia meliputi kesatuan darat, laut dan udara. Berdasarkan konsep wawasan nusantara sebagai politik kewilayahan, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang sebagian besar lautan dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah perairan menjadi wilayah pokok, bukan hanya wilayah pelengkap. Laut menjadi bagian yang menyatu dengan daratan, bukan sebagai pemisah antara pulau yang satu dan yang lainnya. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial terwujud dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam kesatuan politik berarti mengakui bahwa keutuhan wilayah nasional dan segala kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan seluruh bangsa yang menjadi milik bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan memeluk berbagai agama merupakan kesatuan bangsa yang bulat. Kesatuan dalam bidang politik berarti secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan dan mempunyai tekad yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, mengakui bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi yang menjadi landasan dan pembimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Memahami bahwa bangsa Indonesia harus hidup berdampingan dengan rukun bersama negara lain dan ikut serta dalam menertibkan dunia. Dalam kesatuan ekonomi, perwujudan dimulai dari mengakui bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan modal dan milik bersama dan juga keperluan kehidupan masyarakat sehari-hari harus tersedia secara merata dari Sabang sampai Merauke. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang di seluruh daerah Indonesia, tanpa menghapus ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia. Kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang dikerjakan bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Perwujudan satu kesatuan sosial budaya meliputi masyarakat Indonesia yang beragam adalah satu, memiliki kehidupan yang serasi, seimbang dan selaras. Dua, budaya Indonesia adalah satu kesatuan, meskipun corak budaya yang ada sangat beragam. Keberagaman budaya ini merupakan kekayaan yang menjadi milik bersama dan menjadi landasan pengembangan bangsa yang bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat Indonesia. Manfaat dari Persatuan dan Kesatuan Menjaga persatuan bangsa menjadi sebuah kewajiban masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini bahkan tertuang di dalam Pancasila, sila ketiga. Manfaat dari persatuan dan kesatuan ini harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Memperkuat jati diri bangsa Memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman atau gangguan dari musuh. Persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong akan terlaksana dengan baik. Rasa saling tolong menolong dan bekerja sama selalu tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan dan tali silaturahmi selalu terjaga. Konflik dalam kehidupan bermasyarakat bisa terhindari. Bisa mengatasi perbedaan yang ada dengan kesadaran penuh. Pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar dan aman. Mempermudah dalam memajukan bangsa dalam berbagai bidang. Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 menjadi lebih mudah untuk dicapai. Terciptanya suasana yang damai, aman dalam kehidupan bangsa yang disebabkan karena masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi. Pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab. Menghindari pertengkaran atau permusuhan di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat merasa lebih aman dan nyaman. Faktor Pendorong Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Vector illustration, modified garuda puppet with shield, flag, and ribbon at bottom. 1. Rasa Bangga dan Cinta Pada Tanah Air Suatu negara yang bersatu menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan yang dijalankan. Sama halnya dengan Negara Indonesia yang sedang dalam proses pembangunan di segala bidang, hal ini tentunya memerlukan persatuan dan kesatuan dari rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan akan terlaksana dengan baik jika kondisi dari suatu negara tidak terpecah belah dan tidak ada konflik diantara warga negaranya itu sendiri. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mempunyai peran yang penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dijalankan. 2. Cita-Cita Bangsa Persatuan dan kesatuan negara juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan negara lain. Bangsa dan negara lain akan menghormati bangsa kita, dan tidak akan berani untuk campur tangan dalam urusan negara kita. Sehingga, bangsa kita sendiri tidak mudah untuk dipecah belah jika masyarakat kita saling menguatkan persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita. Jika bangsa kita sudah terpecah belah, maka negara lain akan menganggap bangsa kita rendah dan mudah untuk dijajah kembali. 3. Rasa Saling Menghormati dan Mengahargai Persatuan bangsa Indonesia adalah hal yang harus dipertahankan dan diperkuat. Kita sebagai masyarakat harus menghindari hal-hal yang bisa membuat bangsa kita terpecah belah. Contohnya, merendahkan suku bangsa lain atau menganggap bahwa suku kita sendiri adalah suku yang paling baik di antara suku yang lainnya. Seharusnya, kita saling menghargai dan menghormati orang lain. Selain itu, kita juga harus memupuk rasa persaudaraan dengan sesama masyarakat Indonesia sehingga persatuan dan kesatuan negara kita tetap terjaga. 4. Keinginan Untuk Bersatu Persatuan dan kesatuan negara diperkuat oleh tiga faktor, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Faktor-faktor tersebut menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Ketiga faktor itu bisa menyatukan perbedaan dan keanekaragaman yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan mulai dari bahasa, suku, agama dan lain-lain bisa disatukan dengan menjalankan nilai-nilai dasar yang ada pada Sumpah Pemuda, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sumpah pemuda, adalah sumpah yang pertama kali disuarakan pada 28 Oktober 1928 di Batavia. Sumpah pemuda menjadi tonggak utama sejarah kemerdekaan Indonesia. Sumpah ini dianggap sebagai pemicu semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sumpah pemuda menegaskan bahwa tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi cita-cita dari Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda tidak muncul pada hari kongres tersebut, tetapi diberikan setelahnya. Sumpah pemuda berbunyi “Kami putra putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia.” “Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.” “Kami putra putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Rumusan sumpah pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin di secarik kertas yang diberikan kepada Soegondo. Kertas itu diberikan ketika Mr. Sunario sedang berpidato. Soegondo membacakan isi dari Sumpah Pemuda tersebut yang kemudian dijelaskan dengan lebih detail oleh Muhammad Yamin. Ikrar Sumpah pemuda menjadi penyemangat bangsa Indonesia sekaligus memberikan manfaat-manfaat lain. Sumpah Pemuda menjadi pemersatu hubungan kekeluargaan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi pembina dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun. Selain itu, Sumpah Pemuda juga menumbuhkan kesadaran akan ancaman terhadap satu pulau berarti ancaman untuk seluruh masyarakat Indonesia. 5. Pancasila Pancasila menjadi alat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini karena pancasila yang memiliki sifat universal. Yang dimaksud universal atau menyeluruh adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tidak hanya diciptakan untuk satu suku bangsa saja, tidak diperuntukkan untuk penganut agama tertentu saja, tetapi menjadi pedoman rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan bangsa, agama, budaya, bahasa dan lain-lain. Pancasila adalah pilar ideologis yang berasal dari bahasa Sansekerta. Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip. Perjalanan merumuskan Pancasila merupakan perjalanan yang panjang. Awalnya, pada 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua dari Badan ini, Dr. Radjiman awalnya mengajukan pertanyaan, Apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk?’. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar-dasar Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Ir. Soekarno dan Soepomo. Pada 1 Juni, ketika Soekarno mengungkapkan rumusan dasar negara, istilah Pancasila dikemukakan pertama kalinya. Soekarno juga menjelaskan apa itu arti dari Pancasila. Ia mengatakan bahwa dari kelima dasar itulah para leluhur mendirikan bangsa Indonesia yang kekal dan abadi. Setelah rumusan pancasila diterima, akhirnya Pancasila ditetapkan di beberapa dokumen. Dokumen tersebut adalah Jakarta Charter, pembukaan UUD 1945, Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Mukadimah undang-Undang Dasar Sementara dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki beberapa fungsi dan kedudukan, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia; Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia; Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia; Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara; Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa; dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Sikap dan perilaku yang berpedoman pada Pancasila sangat diharapkan dari setiap warga negara Indonesia. Pengukuran perilaku untuk sila pertama sampai sila kelima Pancasila masing-masing sesuai dengan pengukuran. Sila 1, sikap terhadap tuhan, Sila 2, identifikasi dengan kemanusiaan, Sila 3 patriotisme, Sila 4 Dukungan terhadap prinsip demokrasi dan Sila 5 humanitarianisme. Pengukuran Pancasila ini sejalan dengan keutamaan karakter, seperti kemanusiaan, keberanian, transendensi, dan keadilan. Baca juga Sejarah Lambang Garuda Pancasila 6. Bhineka Tunggal Ika Faktor lain yang jadi penguat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu’. Bhineka yang berarti aneka ragam, tunggal yang berarti satu, dan ika yang memiliki arti itu. Semboyan ini menjadi penggambaran persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, ras, suku dan juga agama. Semboyan ini merupakan kutipan dari sebuah Kitab Jawa Kuno yaitu Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Rajasanagara atau yang lebih dikenal dengan Hayam Wuruk. Kitab Sutasoma ini merupakan kitab yang istimewa karena mengajarkan bertoleransi antar umat Hindu dan Buddha. Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan untuk penyemangat rakyat Indonesia untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia di tengah badainya perbedaan yang dimiliki oleh setiap rakyatnya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan selalu terjaga jika nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika selalu diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Sebelumnya diketahui bahwa persatuan dan kesatuan didorong oleh beberapa faktor pendukung. Namun, ada juga faktor yang berpotensi menjadi penghambat kesatuan dan persatuan Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penghambat di antaranya 1. Keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia Keberagaman yang sedari dulu sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia jika tidak diiringi dengan sikap yang saling menghargai, saling toleransi, dan saling menghormati. Perbedaan budaya tentunya memunculkan perbedaan pendapat yang juga bisa menumbuhkan perasaan kedaerahan yang berlebihan sehingga bisa memunculkan konflik antar suku. 2. Geografis Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau. Ribuan pulau itu tentunya juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang bisa berpotensi untuk memisahkan diri dari negara adalah daerah yang paling jauh dari area Ibu Kota. Selain itu, daerah yang memiliki pengaruh dari negara perbatasan atau negara tetangga dan bisa juga daerah yang memiliki pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau yang mempunyai kekayaan alam berlimpah. Dari kondisi geografis yang berbeda-beda ini bisa jadi faktor yang melemahkan persatuan dan kesatuan jika ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan masih belum bisa ditangani. Gejala Etnosentrisme Etnosentrisme adalah sebuah sikap yang sangat menonjolkan kelebihan budaya yang dimilikinya dan memandang rendang budaya orang lain. Sikap etnosentris ini jika tidak diatasi tentu saja akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Budaya yang Lemah Budaya asing yang kuat sehingga melemahkan nilai-nilai budaya bangsa, baik secara langsung atau tidak langsung bisa menjadi faktor yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengaruh budaya asing secara langsung misalnya lewat unsur wisata. Pengaruh budaya asing secara tidak langsung misalnya melewati media cetak, bahkan elektronik. 5. Pembangunan yang Tidak Rata Proses pembangunan yang hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu bisa jadi salah satu faktor yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesenjangan dalam berbagai sektor. Baca juga artikel terkait “Makna Persatuan dan Kesatuan” Dimensi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Sejarah Pancasila Memaknai Pancasila Sebagai Sumber Nilai Arti dan Makna Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pengertian Demokrasi Pancasila Sejarah Lambang Garuda Pancasila Pengertian Wawasan Nusantara Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Makna Sumpah Pemuda Pengamalan Nilai Pancasila Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
Keterbukaandan Keadilan; Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional; Hal itu sesuai dengan asas hubungan antarbangsa, yaitu asas a. Kebangsaan. b. e. 5 Juli 1959. 28. Cara yang paling ampuh bagi penyelenggara negara dalam memasyaratkan nilai-nilai luhur Pancasila adalah dengan a. Keteladanan. b. Menganjurkan. c
Komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua menumbuhkan sikap saling memahami. Pada akhirnya, antaranggota keluarga dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Penanaman sikap terbuka dalam lingkungan keluarga diharapkan mampu menjadi landasan untuk menerapkan sikap terbuka dalam lingkungan yang lebih kompleks. Contoh sikap terbuka dalam lingkungan keluarga antara lain a. setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, b. menyelesaikan permasalahan keluarga dengan musyawarah secara terbuka dan demokratis, c. setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, d. apabila berbuat salah menerima segala saran maupun kritik dari anggota keluarga yang lain, e. saling menghormati dan menghargai antaranggota keluarga, f. apabila ada anggota keluarga yang bersalah, ditegur secara baik dan terbuka. 2. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Bermasyarakat Masyarakat terdiri dari kumpulan keluarga yang memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan yang bermacam-macam. Dalam masyarakat, kita berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang dan karakteristik pribadi masing-masing. Sikap terbuka diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konfl ik kepentingan. Keterbukaan dijadikan landasan/dasar untuk melakukan interaksi dan komunikasi dalam pergaulan di masyarakat. Sikap keterbukaan dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai dan bekerja sama antaranggota masyarakat. Keterbukaan dapat dilakukan oleh masyarakat jika a. masing-masing anggota masyarakat memahami hak dan kewajibannya, b. setiap individu dapat memelihara keinginan dan kebutuhan bersama, c. setiap anggota masyarakat saling menghargai dan menghormati serta menjamin hak-hak orang lain, d. setiap anggota masyarakat mampu hidup menyatu dengan anggota lainnya, e. setiap anggota masyarakat harus mampu bekerja sama dengan orang lain secara terbuka. Gambar Sikap keterbukaan dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai, dan bekerja sama antaranggota masyarakat. Sumber Contoh sikap terbuka dalam kehidupan masyarakat antara lain a. mau menerima kritik dan saran orang lain, b. saling mengingatkan apabila ada yang berbuat salah, c. memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi secara terbuka, d. tidak bergunjing, apabila ada yang salah ditegur secara terbuka, e. mengajukan usulan, pendapat, dan saran dalam rapat desa secara terbuka. 3. Sikap Tebuka dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain serta antara warga negara dengan pemerintah. Sikap terbuka dalam hidup berbangsa dapat kita wujudkan dengan menumbuhkembangkan sikap saling menghormati, menghargai, memercayai, dan keadilan antarwarga. Sikap-sikap tersebut diwujudkan tanpa membeda-bedakan latar belakang suku bangsa, agama, maupun budaya. Sikap terbuka dalam hidup bernegara dapat wujudkan dengan keikusertaan warga negara untuk menentukan kehidupan negara, di antaranya a. kesediaan memberikan saran, kritik, koreksi, kontrol, aspirasi maupun pendapatnya, b. membicarakan secara terbuka masalah-masalah kebijakan negara yang menyangkut kepentingan bersama. Di samping itu, pemerintah juga harus terbuka kepada rakyat atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Pemerintah harus bersedia menerima saran kritik, koreksi dari warga negaranya, dan harus mau menjawab semua hal yang menyangkut kepentingan bersama. Sikap terbuka pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap negaranya. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah. Sikap keterbukaan dapat dilaksanakan oleh bangsa dan negara apabila setiap warga negara a. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, b. mengakui hukum dan pemerintahan negara, c. menyadari tanggung jawabnya, saling menghargai, menghormati, dan menjamin hak-hak orang lain, d. mampu bekerja sama dengan warga negara lain dan saling terbuka, e. mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu a. mengadakan kegiatan yang bermanfaat yang diikuti seluruh anggota suku bangsa seperti pentas seni dan olahraga yang didukung oleh pemerintah, b. mengadakan dialog antara berbagai suku bangsa dan pemerintah yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara secara terbuka, c. membentuk organisasi/kelompok lintas budaya yang didukung oleh pemerintah, d. mengadakan kunjungan antardaerah di seluruh Nusantara dengan seizin pemerintah. Mengingat keterbukaan mempunyai peranan besar dalam kelangsungan hidup suatu bangsa, maka sikap keterbukaan perlu ditumbuhkembangkan dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, keterbukaan mempunyai arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu a. meningkatkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara, b. menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan, c. mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan, d. mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, e. memperkuat dukungan rakyat terhadap penyelenggara negara, f. meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan, g. mempermudah hubungan kerja sama dengan bangsa lain. 4. Sikap Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan keadilan sosial sangat diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan keadilan tersebut harus meliputi segala bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam bidang politik jaminan keadilan dituangkan dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan untuk berorganisasi. Dalam bidang ekonomi, dituangkan dalam Pasal 27 ayat 2 yang memberi pengakuan secara adil untuk mengembangkan ekonominya, berarti setiap warga negara dijamin untuk berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu hidup yang layak. Di bidang sosial budaya, setiap warga negara diberi hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Di samping itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar proses pendidikan. Di bidang pertahanan dan keamanan, setiap warga negara ikut serta menjaga, membela, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila terancam. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1. Dengan adanya jaminan keadilan dalam semua aspek kehidupan tersebut diharapkan setiap warga negara dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi dan seimbang, sehingga tujuan nasional bangsa Indonesia dapat tercapai. Di lain pihak, sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan jaminan keadilan. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan juga harus meliputi segala aspek kehidupan yaitu poleksosbudhankam politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan agar terjadi hubungan timbak balik yang harmonis dan seimbang. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan antara lain Gambar Pemilu menjadi media bagi warga negara dalam mewujudkan partisipasinya dalam bidang politiknya. Sumber a. Dalam bidang politik, antara lain 1 memberi kesempatan dan kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, aspirasi, baik berupa saran maupun kritik, 2 tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, 3 memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menduduki jabatan tertentu, 4 memberi kesempatan kepada setiap b. Dalam bidang ekonomi, antara lain 1 memberi kesempatan kepada orang lain untuk berusaha, 2 memberi kesempatan setiap orang untuk memiliki sesuatu, 3 memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati hasil usahanya, 4 memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mencapai hidup yang layak. c. Dalam bidang sosial dan budaya, antara lain 1 memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengikuti pendidikan, 2 memberi kesempatan kepada orang lain untuk berprestasi dalam bidang pendidikan, 3 memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati sarana dan prasarana pendidikan dan ikut gerakan GNOTA, 4 memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kreativitasnya, 5 melindungi fakir miskin dan anak terlantar. d. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara lain 1 ikut membela negara apabila mendapat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, 2 menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 3 ikut aktif dalam kegiatan siskamling, 4 tidak melakukan perbuatan makar. e. Dalam bidang hukum, antara lain 1 memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapat pembelaan, 2 menaati semua peraturan yang berlaku, 3 tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku seperti tidak melakukan KKN, 4 tidak mengganggu jalannya peradilan. f. Dalam bidang agama, antara lain 1 memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, 2 memberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, 3 tidak menghina agama dan kepercayaan orang lain, 4 tidak mencampuradukkan agama. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat untuk menentukan dan memberi pengawasan kepada pemerintah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang menjadi kesepakatan bersama rakyat dan pemerintah, upaya peningkatan jaminan keadilan dapat terwujud. Anda telah mempelajari beberapa contoh sikap partisipasi keadilan dalam aspek poleksosbud dan hankam. Coba Anda jelaskan dampak yang terjadi bila tidak ada partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sikap keadilan dalam aspek-aspek tersebut! Diskusikan bersama kelompok Anda! Arena Diskusi 5. Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan Keadilan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya keadilan individu, akan tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dapat diukur dari pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia dapat ditempuh dengan langkah nyata yaitu pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Tujuan dari Pembangunan Nasional Indonesia adalah mencapai masyarakat adil, makmur, merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya keadilan dalam pemerataan hasil pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan keadilan di segala bidang kehidupan. a. Prinsip-prinsip menegakkan keadilan Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia diusahakan untuk benar-benar mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukan sekelompok orang tertentu. Pembangunan yang dilaksanakan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang melandasi Pembangunan Nasional Indonesia agar arah dan tujuannya tidak menyimpang. Prinsip-prinsip sosial yang melandasi pembangunan nasional Indonesia antara lain 1 Asas adil dan merata, artinya bahwa pembangunan Nasioanal yang dilaksanakan berdasarkan usaha bersama dan harus merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 2 Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, artinya bahwa pembangunan nasional harus seimbang antara kebutuhan material maupun spiritual. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut diharapkan pelaksanaan dan hasil pembangunan nasional dapat dinikmasti secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dampak positifnya adalah menghindarkan munculnya masalah-masalah ketidakadilan yang mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan ancaman disintegrasi bangsa. b. Landasan Keadilan bagi Masyarakat Indonesia Jaminan keadilan bagi masyarakat Indonesia terdapat dalam 1 Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. 2 Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea I, II, dan IV. 3 Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 34. 4 Tap MPR tentang GBHN, terutama dalam bidang hukum yang menegaskan pentingnya “menegakkan hukum secara konsisten” untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM. Gambar Penerapan prinsip sosial dapat menghindarkan bangsa dari masalah- masalah yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Rangkuman 5 Pasal 3 Ayat 2 UU Tahun 1999 tentang HAM, yaitu “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di dalam hukum”. 6 UU Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman dengan Kejam. 7 UU RI Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 8 Perpu tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Indonesia menganut sistem demokrasi. Salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi keterbukaan adalah keharusan bagi setiap lembaga negara untuk memberikan informasi yang terbuka kepada seluruh masyarakat. Manfaat keadilan adalah tegaknya hukum dan kokohnya lembaga peradilan. Prasyarat apa saja yang perlu dipenuhi agar Indonesia dapat berdiri sebagai negara demokrasi yang kokoh? Bagaimana peran serta warga masyarakat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis? Refleksi Keterbukaan dan keadilan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada permasalahan kebangsaan, konfl ik masyarakat dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara keterbukaan dan keadilan. Keterbukaan adalah suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi. Keterbukaan berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah- tengah, tidak memihak. Keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Bagi bangsa Indonesia jaminan keadilan telah tercantum dalam dasar negara maupun konstitusi negara. Keterbukaan dan keadilan mempunyai peranan penting dalam menciptakan hubungan yang baik antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antara warga negara dengan pemerintah. Penyelenggara negara dalam arti luas, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggara negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah eksekutif. Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat di masa depan, dan menentukan langkah- langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat pada tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah merupakan aparat atau pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan negara. I. Berilah tanda silang x pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 1. Suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan jujur sebagai landasan untuk berkomunikasi disebut …. a. keterusterangan b. keharmonisan c. keterbukaan d. keadilan e. keseimbangan 2. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai fungsi sebagai …. a. sarana memperoleh kekuasaan b. jalan pintas untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan c. sarana mempertahankan kekuasaan d. sarana untuk memperoleh hak-hak pribadi e. sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Keadilan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama. Pernyataan tersebut merupakan pengertian keadilan menurut …. a. Franz Magnis Suseno b. Dr. Quraish Shihab c. Poerwadarminto d. Aristoteles e. Plato 4. Seorang siswa yang rajin dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Ia pun dapat memperoleh nilai yang bagus. Siswa tersebut memperoleh keadilan …. a. komutatif b. konvensional c. kodrat alam d. distributif e. prosedural 5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam …. a. Pembukaan UUD 1945 alinea I b. Pembukaan UUD 1945 alinea II c. Pancasila sila ke-2 d. Pancasila sila ke-4 e. Pancasila sila ke-5 6. Keterbukaan tidak hanya diperlukan dalam masyarakat saja, tetapi juga pemerintah. Keterbukaan tersebut dapat diwujudkan dengan…. a. merahasiakan kebijakan yang diambil b. tidak mau menerima aspirasi dari rakyat c. menolak kontrol dari rakyat d. tidak mau membicarakan masalah penting yang menyangkut kepentingan rakyat e. menyampaikan kebijakan yang diambil demi kepentingan umum melalui media Uji Kemampuan ... 7. Dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah harus memberi jaminan keadilan dalam bentuk memberi kesempatan yang sama dalam berpolitik yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal …. a. 27 Ayat 1 b. 27 Ayat 2 c. 28 d. 30 Ayat 1 e. 31 Ayat 1 8. Akibat dari pemerintah yang tertutup bagi kehidupan bangsa dan negara tercantum berikut ini, kecuali…. a. pelaksanaan pembangunan tidak merata b. kekuasaan negara dipegang oleh satu rezim c. terhambatnya hak berbicara warga negara d. hak-hak warga negara dalam pemerintahan politik diakui e. tidak diakuinya hak milik warga negara 9. Penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kenegaraan kepada rakyat. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas …. a. akuntabilitas b. profesionalitas c. proporsionalitas d. keterbukaan e. kepastian hukum 10. Wujud partisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dalam bidang ekonomi yaitu …. a. memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat b. memberi hak dan kebebasan kepada setiap orang untuk memiliki sesuatu c. memberi bantuan korban bencana alam d. memberi pengayoman kepada seluruh masyarakat e. saling menghormati antarsesama manusia 11. Situasi yang tampak pada masyarakat kota adalah kecenderungan hidup tertutup. Kondisi tersebut mendorong setiap individu untuk bersikap…. a. meraih prestasi yang diinginkan b. bersikap takut c. tata krama pada siapapun d. rendah diri e. bersikap diam pada situasi lingkungan hidupnya 12. Keterbukaan merupakan bagian hidup setiap orang yang dijalankan dengan …. a. kesadaran untuk bersosialisasi b. rasa keadilan dan kemanusiaan c. ketergantungan pada kondisi lingkungan d. menjunjung tinggi kepentingan pribadi e. kekuatan eksistensi diri 13. Semangat persatuan dan kesatuan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, utamanya di bidang …. a. sosial b. ekonomi c. budaya d. hankam e. politik 14. Pemerintah demokrasi memberikan hak-hak warga negara secara bebas terutama dalam bidang politik melalui demokrasi …. a. terpimpin b. langsung c. liberal d. perwakilan e. tak langsung 15. Di bawah ini merupakan kelemahan dasar dari keadilan intuisionis, kecuali …. a. manusia diturunkan martabatnya seperti hewan b. keadilan intuisionis bersifat subjektif c. tergantung pada orang yang memiliki kelebihan menangkap keadilan secara intensif d. merendahkan martabat manusia e. tak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 16. Pembangunan merupakan upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan …. a. nasional b. nasionalis c. intuitif d. elegan e. pragmatis 17. Menurut konsep keadilan fairnesis, manusia dituntut untuk berpikir …. a. nasional b. nasionalis c. intuitif d. elegan e. pragmatis 18. Makna yang tersirat dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945, adalah pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia dalam bidang …. a. politik dan sosial budaya b. ekonomi, sosial budaya, dan hukum c. hukum dan pendidikan d. sosial budaya dan hankam e. politik dan hukum 19. Dalam negara hukum, setiap warga negara tidak diberi jaminan …. a. perlindungan HAM b. kepastian hukum c. perlindungan terhadap pelanggaran hukum d. pengakuan HAM 20. Istilah peradilan yang bebas adalah peradilan yang …. a. bebas menentukan hukum menurut kehendak sendiri b. memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. c. menentukan hukum terhadap pelanggaran hukum d. terlepas dari pengaruh kekuasaan lain e. sesuai kebiasaan masyarakat. B Uraian II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 1. Sebut dan jelaskan jaminan keadilan yang diberikan oleh bangsa Indonesia kepada warga negaranya! 2. Sebut dan jelaskan arti penting keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara! 3. Berilah pendapat Anda, pihak-pihak yang harus memelopori budaya sikap terbuka! Berilah alasan atas jawaban Anda dengan contoh! 4. Jelaskan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan! 5. Sebutkan salah satu dasar hukum jaminan keadilan dari pemerintah kepada seluruh warga negara! 6. Apa peran media massa dalam mewujudkan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? 7. Jelaskan pelaksanaan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara! 8. Jelaskan yang dimaksud dengan asas adil dan merata! 9. Berkaitan dengan apa saja keterbukaan? 10. Meliputi bidang apa saja jaminan keadilan untuk menjaga keutuhan NKRI? C Uji Kreativitas Masyarakat Transparansi Indonesia MTI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdiri pada 10 Agustus 1998 disepakati berdirinya Masyarakat Transparansi Indonesia MTI. MTI didirikan oleh 33 orang dari beragam latar belakang kaum profesional, wartawan, mahasiswa, pemuka bisnis, birokrat, dan perwira ABRI/TNI yang berpikiran maju. Visi utama yang diemban MTI adalah “Menjadi pelopor terwujudnya Sistem Integritas Nasional, dengan mendorong praktek-praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya”. Visi itu diterjemahkan dalam Misi dan Strategi untuk mengupayakan perubahan sistemik dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menyertakan partisipasi dan kontrol segenap elemen masyarakat. Selanjutnya Misi MTI dijabarkan dalam berbagai program yang secara garis besar meliputi bidang Kajian, Komunikasi, dan Kelembagaan. 1. Buatlah materi presentasi sesuai dengan visi MTI! 2. Lakukan kajian pustaka dan wawancara sebagai sumber data! 3. Presentsikan hasilnya di depan kelas! D Studi Kasus Langkah Kegiatan 1. Pahami cuplikan artikel berikut ini! 2. Susunlah pendapat Anda berdasarkan hasil analisis dari tema artikel yang telah Anda pahami! Landasan Teori 1. Materi tentang Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa. 2. Referensi yang membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Wawancara dengan narasumber. Bahan Kajian Keterbukaan terhadap Pers, Hidupnya Kembali Demokrasi Selama bertahun-tahun pers menjadi alat manipulasi kebenaran dari pihak yang berkepentingan. Selama itu, pers jauh dari kebebasan pemberitaan kebenaran dan keterbukaan, seolah-olah kebebasan pers terpasung oleh kepentingan kelompok tertentu. Pers yang merupakan lembaga yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang untuk menggunakan fungsi keterbukaan menyampaikan kebenaran publik dirampas hak-haknya. Bahkan pada masa orde lama dan orde baru banyak media yang dibungkam oleh pemerintah karena menyuarakan kebenaran yang dianggap mengancam eksistensi sebuah kekuasaan rezim tertentu. Tentu saja hal ini menimbulkan protes keras dari masyarakat, terutama golongan terpelajar. Mereka memprotes keberadaan negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis, akan tetapi jauh dari kebebasan pers. Puncaknya adalah adanya reformasi yang salah satunya menuntut adanya kebebasan terhadap pers untuk menyerukan kebenaran tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan reformasi tersebut seakan-akan pers bebas dari belenggu kepentingan politik tertentu. Media massa yang sebelumnya dianggap membahayakan kekuasaan maupun ideologi bangsa, kini dapat menjalankan fungsinya kembali secara bertanggung jawab. Karena memang harus diingat bahwa media massa sering juga menyuarakan kebenaran dalam suatu masalah, memberitakan fakta yang terjadi di masyarakat, menyampaikan masalah kehidupan, dan bahkan mendukung program pembangunan pemerintah. Penguatan Analisis 1. Buatlah forum diskusi di kelas untuk membandingkan hasil analisis Anda dengan analisis teman-teman Anda! 2. Lakukan presentasi pendapat di kelas! 3. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelas! Latihan Semester 1
Yangdimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka agama, ras, dan golongan. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf l Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan kesetaraan
Oleh Ani Rachman, Guru SDN Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi - Masyarakat Indonesia terdiri dari keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial. Walaupun hidup dalam keberagaman, masyarakat Indonesia diikat dengan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Persatuan dan kesatuan merupakan sebuah hal penting yang di mana harus dimiliki oleh setiap bangsa. Melalui persatuan dan kesatuan, masyarakat Indonesia bisa bekerja sama dengan baik walaupun hidup dalam juga Faktor Pendorong Persatuan dan Kesatuan Bangsa Sikap persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia sudah lama tumbuh dari rasa senasib dan seperjuangan ketika dijajah oleh negara lain. Bahkan, kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rasakan sekarang juga merupakan hasil persatuan dan perjuangan seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Namun, apakah makna dari persatuan dan kesatuan dan juga bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Berikut adalah pembahasannya! Makna persatuan dan kesatuan Persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-belah. Baca juga Alasan Menghargai Perbedaan Dapat Mempererat Persatuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu, perserikatan atau serikat.
A Pengertian Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Keterbukaan dan keadilan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Kedua hal tersebut dapat menghindarkan kesalahpahaman, baik antara sesama anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Kesalahpahaman dapat menimbulkan terjadinya konflik. Pada permasalahan kebangsaan, konflik masyarakat dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara keterbukaan dan keadilan. Keterbukaan dapat tercipta bila ada jaminan keadilan. Sebaliknya, keadilan dapat tercipta apabila ada keterbukaan. Pengertian Keterbukaan Menurut etimologi bahasa, keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya. Adapun keterbukaan dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, keterbukaan berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia. Keterbukaan sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena keterbukaan merupakan prasyarat bagi adanya komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam suatu kelompok. Di dalamnya, setiap anggota kelompok dituntut untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan anggota lainnya. Dalam melakukan interaksi, manusia melakukan komunikasi dengan orang lain baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, manusia berinteraksi antarindividu, antara individu dengan kelompok sosial, dan antara kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya. Secara vertikal, interaksi mengandung arti komunikasi di bawah sistem kekuasaan tertentu yaitu antara manusia sebagai warga negara dengan pemerintah atau antara penguasa dengan yang dikuasai. Apabila dikaitkan dengan struktur kekuasaan tertentu, keterbukaan berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat, ide-ide, maupun gagasan sebagai wujud dari aspirasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, warga masyarakat juga harus menerima pendapat, saran, dan pembaruan dalam masyarakat demi tercapainya kemajuan bersama. Masyarakat harus sadar bahwa menutup diri hanya akan menghambat kemajuan. Budaya menutup diri membuat manusia cenderung berpikir picik dalam memandang suatu masalah, serta tidak mau menerima saran, kritik maupun pembaruan. Keterbukaan juga diperlukan bagi pemerintah terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Pemerintah harus transparan dalam menerapkan suatu kebijakan serta tidak boleh memaksakan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut misalnya pemerintah harus memberitahukan kepada rakyat alasan dan langkah serta strategi pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diambil sesuai dengan batas-batasnya. Di samping itu, pemerintah pun harus mau mendengar kritik maupun saran dari rakyat dan menjawab segala pertanyaan dari rakyat. Dalam hal keterbukaan, pemerintah harus menjadi pelopor bagi masyarakat dalam menciptakan keterbukaan demi terciptanya tatanan sistem politik yang demokratis. Meskipun keterbukaan sangat diperlukan, namun perlu diketahui pula batas dan tanggung jawabnya. Pengertian Keadilan Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi lsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan virtue pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Ada beberapa pengertian mengenai keadilan yang pada dasarnya sama, antara lain Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, keadilan mengandung arti sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku/perbuatan yang dalam pelaksanannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang menjadi haknya dan semestinya harus diterima oleh pihak lain. Menurut pendapat Poerwadarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Berdasarkan Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, keadilan diartikan sebagai keadaan yang menggambarkan di mana orang atau kelompok masyarakat atau negara memberi kepada setiap orang segala sesuatu yang menjadi haknya atau yang semestinya diterima sehingga setiap orang atau warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan adalah sesuatu keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama dihadapan hukum. Macam-Macam Keadilan Secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Misalnya, seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya, sesuai kebutuhannya. Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya, tindakan ibu tersebut dikatakan tidak adil meskipun ia memberi secara sama rata. Ada juga keadilan yang tidak tergantung dari kehendak individu orang-orang yang langsung bersangkutan. Misalnya, seorang pemilik pabrik makanan yang tidak dapat menaikkan upah buruhnya, karena tergantung harga produksi di pasaran. Sebagai seorang individu ia bukan orang yang tidak adil, namun secara objektif ia dipandang tidak adil karena memberi upah yang rendah pada buruhnya. Jadi, keadilan individual tidak hanya tergantung dari kemampuan individu yang langsung bersangkutan, namun juga tergantung dari struktur proses dalam masyarakat. Keadilan sosial Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Adanya keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya/ketiadaan masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Keadilan sosial juga dapat dinilai dari meratanya pembangunan di berbagai daerah sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama. Dengan demikian, keadilan sosial juga dipandang sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jenis-jenis keadilan menurut beberapa ahli antara lain Aristoteles Aristoteles membagi keadilan menjadi empat jenis, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional. 1 Keadilan komutatif Keadilan komutatif yaitu perlakuan sama terhadap semua orang dengan tidak melihat jasanya. Contohnya, setiap peserta didik memperoleh tugas yang sama , tanpa melihat kepandaian masing-masing. 2 Keadilan distributif Keadilan distributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang dibuatnya. Contohnya yaitu pemberian nilai pada peserta didik sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. 3 Keadilan kodrat alam Keadilan kodrat alam yaitu memberikan sesuatu sesuai yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya yaitu setiap perbuatan baik dan jahat akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan tersebut. 4 Keadilan konvensional Keadlilan konvensional yaitu apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Contohnya yaitu setiap warga negara telah menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan sebagainya. b Plato Plato membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural atau keadilan hukum. 1 Keadilan moral Keadilan moral yaitu keadilan yang didasarkan pada keselarasan, yang didasarkan pada pendapat bahwa keadilan timbul karena adanya penyesuaian yang memberi tempat yang selaras pada bagian-bagiannya. 2 Keadilan prosedural atau keadilan hukum Keadilan prosedural atau keadilan hukum yaitu sarana untuk melaksanakan keadilan moral. Keadilan dalam filsafat politik Dalam filsafat politik, keadilan dibedakan menjadi 3, yaitu 1 Keadilan utilitaris Keadilan utilitaris maksudnya keadilan yang menekankan pada suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kegunaan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian orang berdasarkan moral. 2 Keadilan intuisionis Keadilan intuisionis maksudnya keadilan yang mendasarkan pada intuisi kebenaran yang tidak dapat dibuktikan. Keadilan ini tidak melihat baik atau buruk pemikiran logika. Oleh sebab itu, keadilan intuisionisme mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut a Kurang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudi, b Bersifat sangat subjektif, karena tergantung pada orang yang memiliki kelebihan menangkap keadilan secara intuitif. Keadilan intuisionis tidak tepat diterapkan dalam negara demokratis karena keadilan tergantung pada persepsi intuitif dari sang pemimpin. Dalam negara demokratis, keadilan tergantung pada pemikiran logika masyarakat. 3 Keadilan sebagai fairness Keadilan sebagai fairness maksudnya keadilan yang mendasarkan pengalaman bahwa manusia merupakan yang rasional dan bermoral. Dalam konsep keadilan ini, manusia dituntut untuk selalu rasional, mempunyai kemampuan nalar yang baik, dan bermoral. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam penentuan keadilan karena ukuran tergantung pada daya nalar masyarakat dan moral masyarakat. Dengan adanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi adnya jaminan keadilan setiap orang. Bagi bangsa Indonesia jaminan keadilan telah tercantum dalam dasar negara maupun konstitusi negara. Beberapa contoh prinsip keadilan tersebut antara lain Pembukaan UUD 1945 alinea I, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ….” Pembukaan UUD 1945 alinea II, “…. mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia ….” Tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sila kedua dan sila kelima. Jaminan keadilan tersebut berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk mendapat keadilan dari negara. Selanjutnya, jaminan keadilan tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Dalam UUD 1945 tercantum pada Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 34, Undang-undang Nomor 39 tentang HAM pada Pasal 3 Ayat 2. Makna Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi bangsa Indonesia, kebulatan tekad dan semangat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara telah muncul terjadi dalam Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Peristiwa bersejarah tersebut mempunyai arti penting bagi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat penuh. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut karena pada saat itu, pemuda-pemuda dari beragam suku bangsa menyatakan satu tekad satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Dengan pernyataan untuk hidup bersama dalam satu wadah negara, bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa sekarang, semangat Sumpah Pemuda harus menjadi pembangkit semangat dalam berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Mengingat kehidupan sebagai satu bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, maka perlu kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa sejak dini. Setelah diikrarkannya Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki babak baru kehidupan berbangsa, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, secara otomatis telah terwujud Negara Indonesia yang terdiri dari kesatuan wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Konsekuensi logisnya adalah bahwa orang-orang Indonesia yang dahulunya berada di bawah kekuasaan penjajah beralih menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi interaksi antarwarga negara. Dalam interaksi tersebut, akan ditemukan banyak perbedaan baik itu bahasa, budaya, adat istiadat, dll. Untuk menjaga hubungan yang baik, maka perlu adanya rasa saling menghargai, menghormati, percaya, dan sikap keterbukaan. Dengan sikap keterbukaan tersebut, diharapkan keadilan yang menjadi dambaan setiap manusia dapat terwujud sehingga jaminan keadilanpun diperolehnya. Dalam kaitannya hubungan antarwarga negara dengan pemerintah, keterbukaan dijadikan landasan dalam mengambil tindakan atau menentukan kebijakan politik tertentu yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Semua warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah diambil secara terbuka dan tidak bertentangan dengan perasaan keadilan. B Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Hal tersebut karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan adat istiadat. Sebagai bangsa yang majemuk, tentunya rawan terhadap masalah-masalah sosial yang menjurus ke dalam perpecahan bangsa. Apabila antara anggota kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain tidak saling menghargai, menghormati, dan memercayai, dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan Berawal dari pemahaman di atas, maka keterbukaan dan keadilan mempunyai peranan penting dalam menciptakan hubungan yang baik antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antara warga negara dengan pemerintah. Sikap keterbukaan dapat menghilangkan kesalahpahaman antara berbagai pihak, sehingga persatuan dan kesatuanpun dapat terjaga. Adapun dengan keadilan, semua orang akan memperoleh haknya sama sebagai warga keadilan dapat terwujud dengan baik, maka persatuan dan kesatuan bangsa makin kokoh. Pentingnya Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sesuai kodratnya, manusia melaksanakan peran sebagai makhluk sosial. Peran tersebut ditunjukkan dengan perilaku manusia untuk saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Keinginan untuk selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain tersebut didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan tujuan bersama. Sebagai warga negara, bentuk interaksi dilakukan di antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah. Hubungan antarwarga negara maupun dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik apabila dilandasi saling menghormati, menghargai, memercayai, dan saling terbuka. Dengan demikian, dapat dihindari diri berbagai permasalahan sosial seperti pertentangan, kesalahpahaman, dan konfl ik. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keterbukaan mempunyai peranan yang besar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya keterbukaan, di antara warga negara dan pemerintah saling memberikan kontribusi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Keterbukaan merupakan syarat bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat negara terbentuk karena kesepakatan kelompok-kelompok masyarakat. Adanya keterbukaan dalam suatu negara menunjukkan kemampuan suatu negara menciptakan pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan dalam kemasyarakatan dan kenegaraan menjadi ciri pokok demokrasi. Keterbukaan berarti, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat, menyampaikan kritik, saran, koreksi, usul, dan untuk melakukan pengawasan, serta berhak membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan bersama sebagai bangsa. Keterbukaan dalam pemerintahan dapat diterapkan dengan bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan. Pemerintah menyampaikan dan memberitahukan kepada rakyat segala kegiatan yang akan dilakukan untuk menentukan kebijakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga harus mau menerima segala macam kritik, saran dan usul demi kepentingan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang terbuka dan transparan, menjauhkan tindak penyalahgunaan maupun penyelewengan wewenang, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik, serta persatuan dan kesatuanpun makin kokoh. Kelangsungan hidup semangat persatuan dan kesatuan bangsa sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara, terutama dalam proses-proses politik yang menyangkut kepentingan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sikap dan kemampuan untuk menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain a Kemampuan menemukan, memelihara, dan menjaga kepentingan hidup bersama, b Kemampuan bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat, c Kemampuan menghargai dan menjunjung tinggi HAM, d Kemampuan menjaga nilai dan norma masyarakat, e Kemampuan menjadi bagian hidup masyarakat banyak, f Kemampuan untuk menjaga sikap dan perilaku diberbagai situasi. Pentingnya Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Terciptanya suatu keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah bangsa termasuk bangsa Indonesia. Keadilan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia bukan keadilan yang diperuntukkan oleh sekelompok orang saja atau penguasa, namun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang menjadi dambaan seluruh umat manusia diharapkan mampu memberi jaminan keadilan bagi seluruh warga negara. Jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah berupa dasar negara, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan. Seperti jaminan keadilan yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berpedoman pada sila tersebut, bangsa Indonesia ingin mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Keadilan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya pada bidang tertentu saja, akan tetapi seluruh bidang yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui pembangunan di segala bidang. Keadilan akan tampak apabila hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia dan mampu menjamin kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Terwujudnya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan adanya keadilan, seluruh masyarakat dapat merasa sama sebagai satu bangsa dan satu negara. Semua masyarakat diperlakukan sama, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masalah ketidakadilan yang membawa perpecahan bangsa akan dapat dihindarkan. Di masa sekarang, masalah ketidakadilan yang sangat jelas adalah kemiskinan dan ketergantungan struktural yang terwujud dalam struktur proses politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan tersebut dapat memunculkan masalah disintegrasi bangsa. Hal tersebut tampak dengan munculnya gerakan separatis yang memiliki tujuan memisahkan diri dari NKRI. Contohnya adalah Gerakan Separatis Papua yang ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Mereka ingin mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Pengikut gerakan separatis ini merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Indonesia. Mereka menganggap pemerintah Indonesia mengeruk kekayaan rakyat Papua yang dipusatkan di Jakarta. Oleh karena itu, perlu diupayakan terciptanya keadilan yang merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk menciptakan keadilan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa pemerintah memiliki kewajiban melindungi seluruh rakyat dan memberi rasa keadilan sebagai dasar pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah harus memberi jaminan keadilan dalam bentuk Pemerataan kesejahteraan hidup rakyat Masalah ketidakadilan yang paling jelas saat ini adalah kemiskinan dan ketergantungan struktural yang terwujud dalam struktur proses politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki struktur yang ada agar tercipta keadilan. Mengembangkan rasa keadilan di bidang hukum Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Memberikan kesempatan yang sama dalam berpolitik Hal ini sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 Memberi kebebasan warga negara dalam mengembangkan kebudayaan Hal ini sesuai dengan pasal 32 UUD 1945. Jaminan keadilan diberikan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk memberi rasa kesamaan perlakuan bagi seluruh rakyat Indonesia diberbagai aspek kehidupan. Dengan adanya jaminan keadilan tersebut diharapkan negara Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keadilan mempunyai arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial Dengan adanya jaminan keadilan setiap anggota masyarakat dapat saling memperhatikan kewajiban masing-masing dan diharapkan mampu menunjukkan perilaku positif antara lain 1 Memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa dengan orang lain, 2 Tidak bersikap egois, 3 Saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia, 4 Mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, 5 Memiliki rasa kebersamaan dan persatuan yang kuat, 6 Mengendalikan diri pada setiap tindakan dan kesempatan, 7 Memiliki kepedulian dengan orang lain. Memberi rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat Dengan adanya jaminan keadilan, masyarakat diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Jaminan keadilan diperlukan sebagai landasan pokok untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan hidup sehingga terciptalah keamanan dan ketertiban hidup dimasyarakat. Menumbuhkan sikap kebersamaan hidup Dengan adanya jaminan keadilan, seluruh lapisan masyarakat akan merasa mendapatkan perlakuan yang sama sebagai makhluk pribadi dan sosial. Sebagai makhluk sosial manusia akan senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, sehingga akan dapat menumbuhkan sikap kebersamaan hidup bermasyarakat. Mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan Dengan adanya jaminan keadilan seluruh anggota masyarakat akan saling menghargai, menghormati, bekerja sama dan saling mengasihi, serta memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Dengan adanya jaminan keadilan, seluruh anggota masyarakat mendapatklan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun adat istiadat. Karena memang pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan Negara Indonesia terbentuk atas kesepakatan bersama dan itikad baik oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam satu wadah NKRI. Hal tersebut berarti rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Namun untuk melaksanakan kedaulatan tersebut, rakyat tidak langsung memerintah dan menyelenggarakan kehidupan kenegaraan sendiri. Mereka memercayakan kekuasaan kepada para wakilnya Penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia dijalankan oleh pemerintah. Dalam negara demokrasi, pemerintah merupakan lembaga yang diserahi tugas oleh rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah berisi orang-orang yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan saat ini lebih diarahkan pada pembudayaan manusia Indonesia, lembaga perwakilan rakyat, masalah demokratisasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Pemerintah harus bebas dari KKN dan harus mampu mewujudkan pemerintahan yang ransparan, berwibawa, bersih, efektif, dan efisien. Penyelenggara negara yang bersih berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelenggara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, dijadikan dasar dalam menyelenggarakan negara. Asas ini menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari umum penyelenggaraan negara yang bersih menurut UU No. 28 Tahun 1999 meliputi Asas kepastian hukum Berdasarkan asas kepastian hukum, setiap kebijakan penyelenggara negara harus mengutamakan hukum sebagai landasannya. Landasan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Asas tertib penyelenggaraan negara Berdasarkan asas tertib penyelenggara negara, setiap pengendalian penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan. Asas kepentingan umum Berdasarkan asas kepentingan umum, setiap penyelenggaraan negara harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas keterbukaan Berdasarkan asas keterbukaan, setiap penyelenggara negara harus membuka diri terhadap masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dalam peneyelenggaraan negara, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas Berdasarkan asas proporsionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan negara. Asas profesionalitas Berdasarkan asas profesionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas Berdasarkan asas akuntabilitas, setiap negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan negara yang dilakukan kepada rakyat. Selain itu, penyelenggara negara juga harus mematuhi prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu Prinsip kepastian hukum, Prinsip keseimbangan, Prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan, Prinsip bertindak cermat/saksama, Prinsip motivasi untuk setiap keputusan, Prinsip jangan menyalahgunakan kewenangan, Prinsip permainan yang tulus, Prinsip keadilan/larangan bertindak sewenang-wenang, Prinsip pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan, Prinsip meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan, Prinsip perlindungan cara hidup pribadi. Dengan menaati semua asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diharapkan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bebas dari KKN dapat tercapai. Selain itu, juga diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang berwibawa bersih dan transparan sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. D Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai bagian dari anggota masyarakat, manusia selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Terdapat beberapa kendala dalam jalinan hubungan antarmanusia, di antaranya adalah struktur masyarakat heterogen, yaitu mesyarakat dengan keanekaragaman perbedaan dan kepentingan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menciptakan konflik di antara anggota masyarakat. Untuk itu, diperlukan sikap keterbukaan agar terjalin hubungan yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Sikap keterbukaan dapat mengarahkan orang pada sikap toleransi antarmanusia, sehingga dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan serasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sikap keterbukaan harus dapat diterapkan oleh semua pihak baik rakyat sebagai warga negara maupun penguasa negara. Dengan berlandasankan sikap keterbukaan tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Di lain pihak, sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan jaminan keadilan. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan juga harus meliputi segala aspek kehidupan yaitu poleksosbudhankam politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan agar terjadi hubungan timbak balik yang harmonis dan seimbang. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan antara lain dalam bidang politiknya. Dalam bidang politik, antara lain 1 Memberi kesempatan dan kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, aspirasi, baik berupa saran maupun kritik, 2 Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, 3 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menduduki jabatan tertentu, 4 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk ikut serta dalam pemilu. Dalam bidang ekonomi, antara lain 1 Memberi kesempatan kepada orang lain untuk berusaha, 2 Memberi kesempatan setiap orang untuk memiliki sesuatu, 3 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati hasil usahanya, 4 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mencapai hidup yang layak. Dalam bidang sosial dan budaya, antara lain 1 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengikuti pendidikan, 2 Memberi kesempatan kepada orang lain untuk berprestasi dalam bidang pendidikan, 3 Memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati sarana dan prasarana pendidikan dan ikut gerakan GNOTA, 4 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kreativitasnya, 5 Melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara lain 1 Ikut membela negara apabila mendapat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, 2 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 3 Ikut aktif dalam kegiatan siskamling, 4 Tidak melakukan perbuatan makar. Dalam bidang hukum, antara lain 1 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapat pembelaan, 2 Menaati semua peraturan yang berlaku, 3 Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku seperti tidak melakukan KKN, 4 Tidak mengganggu jalannya peradilan. Dalam bidang agama, antara lain 1 Memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, 2 Memberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, 3 Tidak menghina agama dan kepercayaan orang lain, 4 Tidak mencampuradukkan agama. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat untuk menentukan dan memberi pengawasan kepada pemerintah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang menjadi kesepakatan bersama rakyat dan pemeqrintah, upaya peningkatan jaminan keadilan dapat terwujud.Persatuandan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan. b. 0% found this document useful 0 votes117 views10 pagesDescriptionketerbukaan informasiCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes117 views10 pagesKeterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan BernegaraJump to Page You are on page 1of 10 You're Reading a Free Preview Pages 5 to 9 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
hubungan keterbukaan keadilan serta persatuan dan kesatuan adalah
